uu no 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian. UNDANG-UNDANG TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Pasal I. uu no 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, SK Menkowasbangpan No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS; PP No. dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. UU tersebut kemudian diubah dengan UU Nomor. Download. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a, bahwa dalam rangka. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG. pdf. KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 13 TAHUN 201 1 TANGGAL : 28 JUNl2011 PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN I. Undang-Undang omorr 8NTahun 1974 tent ang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. 10 tahun 2008;. Undang-undang (UU) Entitas Pemerintah Pusat Nomor 8 Tahun 1974 Judul Undang-undang (UU) tentang Pokok- Pokok Kepegawaian Ditetapkan Tanggal 06 November. Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, dimana dalam Pasal 14 disebutkan “untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan . 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; Mencabut : UU No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya, yakni UU Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, karena sudah dianggap tidak sesuai lagi. U. 8 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian; 7. KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 18MARET2008 12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaga Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun1999 ( Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3890 ) ; 2. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ATAS. di dalam UU 15/2004 maupun dalam PP 11/2017 tidak terdapat definisi mengenai PNS daerah. UU ini mengatur pokok-pokok mengenai. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS 3. Pihak yang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia. Tidak hanya Uu No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian disini mimin akan menyediakan Mod Apk Gratis dan kamu dapat mengunduhnya secara gratis + versi modnya dengan format file apk. 2. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi; 3. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Setelah era Tahun 1974 segera dilakukan perubahan oleh DPR bersama masih memerlukan peraturan Pemerintah pada Tahun 1999 menjadi pelaksanaan, yaitu : Peraturan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pemerintah (PP), Peraturan Presiden Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun (Perpres), Keputusan Menteri, 1974 tentang Pokok-Pokok Peraturan Menteri (Permen. Judul BAB I dan ketentuan Pasal I menjadi berbunyi sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21. 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok. Nomor. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian terdapat ketentuan mengenai defenisi pegawai negeri, pejabat yang berwenang, jabatan negeri, atasan yang berwenang, pejabat yang berwajib. SISTEM KEPEGAWAIAN MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1974 Pada tanggal 10 Oktober 1974 DPR-RI telah mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 1974 dan diundangkan pada tanggal 6 November 1974 sebagai pengganti UU Nomor 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. 1. Undang-undang Noor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok m Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. Index Hal . b. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. 1. E. Undang-undang (UU) NO. Pasal 29 UU No. 15 tahun 1985, PP No. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pen. a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, diubah sebagai berikut 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 1974. The focus of the historical work, especially of the still disputed medieval times, lies upon Belgium, Bavaria and Cologne. Pasal 284 ayat (3) BW tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari seorang wanita. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Undang-undang ini menggantikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturanTahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (UU Kepegawaian) menetapkan bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Jenis: Undang-undang: Penerbit: Presiden: Hal Yang Diatur: Kepegawaian: Mulai Berlaku: 31-Oct-2011 s/d : Tentang: Pokok-pokok kepegawaian:. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian) RAHMAWATI, NIM. Redaksi. ID – Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah T. 43 Tahun 1999,Tentang Pokok-pokok kepegawaian ; PP No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur SipilUndang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian T. Fungsi Kode Etik Profesi. 9. dipandang perlu untuk mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. UU RI No. 3041, LL SETNEG : 17 HLM. 263, TLN NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No. NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 2. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. Tentang. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) UU No. atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK. Nomor 3 Tahun 1971 (193) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Nomor 1 Tahun 1974 (159) Tentang Perkawinan; Nomor 8 Tahun 1974 (318) Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Nomor 2 Tahun 1989 (199) Tentang. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2014, No. bahwa. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; Diubah dengan : UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. Undang-undang tentang Wajib Kerja Sarjana (Undang-undang tahun 1961 No. 1. Dasar hukum perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah : UUD 1945 Pasal 28B ayat 1 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 8 Tahun 1974 Ttg Pokok-Pokok Kepegawaian; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan. Perpres BKN tersebut masih mengacu pada Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 . HUKUM KEPEGAWAIAN Peraturan perundangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah UU No, 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Prinsip Tanggung Jawab; 2. 10 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-Undang No 8 Tahun 1974. Menurut Uu No. 15 tahun 1993 , PP No. UU No. 43/1999) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, mengatur pemberhentian sementara PNS sebagai berikut: Pasal 24 UU 8/1974 Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan. _____PDF, UU RI No. Undang-undang yang mengatur pokok-pokok kepegawaian adalah. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok KepegawaianTentang Kami ; SIP Law Firm ; Remember me. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Setidaknya ada 4 kata kunci yang. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. Bentuk. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Penyelenggaraan urusan kepegawaian. KA BKN No. 8 Tahun 1974 telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri danPerubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Part one is about the historiography during the ”reformations“ in the Holy Roman Empire. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (UU Kepegawaian) menyebutkan bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang di- Pasal 124 ayat (2) Udang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa "2 (dua) tahun" dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai "5 (lima) tahun". Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25). Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang Undang No 43 Tahun 1999 dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan. Demikian pula yang terjadi pada birokrasi di daerah, kewenangan Kepala Daerah dalam pengangkatan, pemindahan. ,UU Nomor 5 Tahun 2014: PPPK untuk Transformasi Fungsi Pelayanan Publik Pemerintahan, Bahan. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian. Kode etik profesi merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku serta juga perbuatan didalam. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS; PP No. produk hukum: undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. 8 Th. UU NOMOR 43 TAHUN 1999 - PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. 25 NO. Undang-Undang. Penilaian C. 43 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaranHadirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 8 Tahun 1974 oleh UU No. 1974/ No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Mencabut : UU No. Hal tersebut tertuang dalam pasal 31 UU No. Undang-undang (UU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian . 8 tahun 1974 sudah lebih luas cakupannya dan memuat aturan yang lebih rinci terkait dengan hal-hal pokok dalam bidang kepegawaian diantara menjelaskan lebih rinci siapa yang dimaksud dengan pegawai negeri dan pegawai negeri sipil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang POKOK-POKOK KEPEGAWAIANKEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 19 TAHUN 201 1 TANGGAL : 18 JULl2011 PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SlPlL I. Baca Juga. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok KepegawaianUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran. TENTANG. dipandang perlu untuk mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 43 tahun 1999 tentang perubahan uu no. E. A. -. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 3041), sebagairnana telah diubah dengan Undang-. • UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jenis Pegawai Negeri diubah menjadi anggota TNI dan anggota Kepolisian saja. Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambaban Lembaran Negara Nomor 3839) f 4. PNS sendiri dibagi menjadi PNS Pusat, PNS Daerah, dan PNS lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. • Analis Kepegawaian • Arsiparis • Dokter • Widyaiswara • dsb Versi UU No. Sedangkan untuk mendownload UU No. Bagi TNI/Polri melalui PT ASABRI dilandasi dengan UU No. 8 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian. Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public Pasal 17 I UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. Kunjungi lagi halaman ini dalam beberapa waktu ke depan untuk melihat perubahan terbaru. 8/1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material. pdf: Undang-undang (UU) 09 / 2001 : PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI. 8 Tahun 1974 jo. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; Mencabut : UU No. Baca juga: Cara Menyusun Neraca Pegawai. Undang-undang Nomor. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. 15 tahun 1985, PP No. NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 493 tahun 2003 ttg pembuatan DP3; Perka BKN no. 55. Pasal 17 dan penjelasannya tersebut kemudian diubah dengan UU No. d. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA. Perbandingan UU No 8 Tahun 1974 dengan UU No 43 Tahun. 181-189 185 dan kekompakan, serta dalam rangka usaha . 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok KepegawaianUU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1974 No. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun. 8 Tahun 1974 Jo. ”. Undang – undang ( UU ) : Tentang Aparatur Sipil Negera Nomor 5 Tahun 2014; Tentang Gelar, Tanda jasa Dan Gelar Kehormatan Nomor 20 Tahun 2009;. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; Diubah dengan : UU No. No. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang: Nomor: 8 Tahun 1974: Tahun: 1974: Tentang: Pokok-pokok Kepegawaian: Klasifikasi: Undang-Undang Hukum Materiil TUN Kepegawaian : Materi Muatan Pokok: Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur undang-undang republik indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi yang lowong dalam suatu organisasi paddengan amanat UU No. Mata Kuliah: Hukum Administrasi Negara Lanjut Universitas Diponegoro. 2. Pasal 17 I UU No. UU ini mengamanatkan untuk munculnya jajaran birokrasi yang profesionel dan ideal. Berikut ini daftar beberapa Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS):Undang-UndangUU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Bentuk. 18 Tahun 1961 maupun beberapa peraturan perundang-undangan lainya yang berhubungan dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi, setelah diundangkannya Undang-undang No. Keberlakuan UU ini nyatanya tidak mampu menjawab persoalan kepegawaian yang kompleks.